BERHARAP JAMINAN SOSIAL PENDIDIKAN ANAK DI SURABAYA

Oleh M Isa Ansori

Relawan Pendidikan Humanis EduNext Qualita, Aksi Tanggap Pendidikan Surabaya

Usai sudah perhelatan demokrasi di Surabaya. Pasangan Risma-Bambang dinyatakan unggul berdasar perhitungan sementara beberapa lembaga survei (Jawa Pos, 3 Juni 2010). Pasangan tersebut mengusung tema Menjadikan Surabaya Lebih Baik. Mereka akan mudah melakukan hal itu. Keduanya dianggap tahu persoalan Surabaya dan cara menyelesaikan persoalan tersebut.

Salah satu masalah yang penting adalah pemenuhan kebutuhan hak dasar pendidikan. Persoalan itu merupakan isu yang paling “seksi” daripada isu lain yang dilontarkan para calon wali kota. Buktinya, isu pendidikan mempunyai porsi yang paling banyak. Persoalan pendidikan yang disorot, antara lain, wajib belajar 12 tahun, pembangunan gedung sekolah baru, perbaikan sekolah, serta BOS dan BOPDA.

Wajib belajar sembilan tahun yang diatur dalam UU No 20 Tahun 2003 selama ini menjadi program pemerintah pusat yang dilanjutkan pemerintah daerah. Program tersebut semestinya mampu membawa anak usia 7-12 tahun ke bangku pendidikan. Namun, faktanya, masih banyak anak usia tersebut yang “terpaksa” berada di jalan atau membantu orang tua untuk mencari nafkah.

Berdasar data Pemerintah Kota Surabaya pada 2009, masih ada 112.747 keluarga miskin. Berdasar data Dinas Pendidikan Kota Surabaya pada tahun pelajaran 2009/2010, 7.430 lulusan SD belum mendapatkan tempat belajar di SMP. Selain itu, 904 lulusan SMP belum mendapatkan tempat belajar di SMA/sederajat. Angka tersebut memang tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Surabaya. Pemerintah kota bertugas menyelamatkan pendidikan. Itu tak cukup diselesaikan dengan wajib belajar, apalagi wajib belajar sembilan tahun.

Berdasar data yang dihimpun Aksi Tanggap Pendidikan (Atap) Surabaya di lima sekolah di wilayah Surabaya Utara, 40-45 persen siswa masuk dalam kategori miskin. Mereka rawan mengalami putus sekolah. Apalagi, orang tua mereka masih mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan belajar yang bersifat personal. Misalnya, buku tulis, seragam, sepatu, dan kaus kaki.

Pada dasarnya, pendidikan tidak gratis. Dibutuhkan investasi yang cukup besar. Sebagai sebuah investasi, pendidikan diharapkan bisa memberikan umpan balik berupa “keuntungan” kualitas sumber daya manusia. Apakah beban investasi pendidikan harus dikeluarkan orang tua siswa? Kalau memang seperti itu, bagaimana nasib siswa dari kalangan keluarga miskin?

Dibutuhkan intervensi pemerintah dalam persoalan tersebut. Termasuk pemerintah daerah. Premanisme, pengangguran, dan kemiskinan terjadi karena rendahnya kualitas sumber daya manusia. Kondisi itu tentu akan menjadi beban pemerintah kota. Investasi tersebut akan meningkatkan kualitas manusia Surabaya dan mengurangi beban pemerintah kota. Menurut Freud, tokoh psikologi analisis klasik, kondisi itu merupakan fiksasi atau ketersumbatan. Keadaan tersebut akan menjadi bom waktu yang bisa meledak pada saat tertentu.

Dibutuhkan Jaminan Kelangsungan Pendidikan

Dalam praktiknya, program wajib belajar tidak menjamin bahwa setiap anak bisa melangsungkan pendidikan dengan baik. Contohnya, razia anak jalanan. Program mengembalikan anak jalanan ke sekolah ternyata tidak berjalan mulus. Mereka tetap kembali ke jalanan. Mereka lebih memilih bekerja daripada sekolah. Sebab, mereka membutuhkan biaya untuk melanjutkan sekolah.

Program wajib belajar ternyata tidak mampu mengembalikan anak-anak tersebut ke bangku sekolah. Mereka memerlukan jaminan agar bisa melangsungkan pendidikan dengan baik dan suasana yang nyaman. Jaminan itu bisa diberikan Pemerintah Kota Surabaya.

Hal itu, tampaknya, merupakan persoalan yang jarang disentuh. Pemerintah selama ini menganggap bahwa program wajib belajar sudah cukup memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat. Padahal, masih banyak anak usia sekolah yang belum mendapatkan tempat belajar dan rawan putus sekolah.

Jaminan layanan pendidikan yang baik dan bermutu merupakan hal yang sangat dibutuhkan. Dengan demikian, anak-anak dari keluarga miskin mempunyai untuk menyelesaikan pendidikan. Pendidikan diharapkan dapat memotong mata rantai kemiskinan keluarga. Wali kota yang baru diharapkan bisa mewujudkan harapan tersebut. Semoga. (Sumber: Jawa Pos, 5 Juni 2010)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: