MEMBANGUN BADAN, MEMBANGUN JIWA

Oleh Ahmad Rizali
Pendiri Ikatan Guru Indonesia dan bekerja sebagai praktisi CSR di sebuah BUMN

Dalam Trend in International Mathematic and Sciences Studies (TIMSS), yang dipakai sebagai acuan mutu pendidikan dasar, diukur kemampuan sains dan matematika dari sampel acak murid setingkat sekolah menengah pertama kelas II di negara peserta studi setiap tiga tahun. Meski ada dua jenjang, yaitu SD dan SMP, Indonesia hanya mengikuti kecenderungan di jenjang SMP. Ternyata, semakin baik hasil uji dari TIMSS dalam kedua bidang tersebut, semakin tinggi pula indeks pembangunan manusia (IPM) negeri itu. Karena IPM mengukur standar pelayanan minimal dari sebuah negara peserta TIMSS kepada warganya dalam kesehatan, pendidikan dasar, dan daya beli masyarakat, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi indeks dalam IPM, makin sejahtera pula suatu negara.

Ada anomali dalam tren tersebut ketika membandingkan IPM dengan mutu pendidikan di beberapa negeri, seperti Qatar, Kuwait, Arab Saudi, Oman, dan Bahrain. Mereka memiliki IPM yang cukup tinggi bahkan di atas rerata IPM dunia, namun mutu pendidikan mereka bertengger jauh di bawah rerata peringkat TIMSS negara peserta. Pada 2009, IPM Indonesia berada di peringkat ke-111 dari 140 negara, selapis di bawah peringkat negeri Palestina.

Ujian nasional

Pada 2010, terjadi kenaikan ketidaklulusan ujian nasional (UN) sekolah secara nasional dari SMP hingga SMA di seluruh Indonesia. Hasil ujian nasional SMP mengagetkan banyak pihak karena tingkat ketidaklulusan naik dari hanya 4,91 persen pada 2009 menjadi 9,73 persen pada 2010 (Koran Tempo, Mei 2010). Artinya hampir 10 dari 100 murid SMP di Indonesia tidak lulus ujian. Lebih dari itu, di 13 provinsi, rerata ketidaklulusan mencapai lebih dari 15 persen, bahkan beberapa provinsi hampir mencapai 30 persen. Artinya hampir 30 dari 100 murid SMP di provinsi tersebut tidak lulus ujian. Maka, jika hasil ujian nasional SMP diacu sebagai ukuran mutu pendidikan, mutu pendidikan Indonesia cenderung sedang menurun drastis.

Apa pun penyebab penurunan mutu yang dikemukakan oleh banyak pihak, fakta telanjang berbicara bahwa 8 provinsi dari 13 provinsi yang rerata kelulusan murid SMP-nya di atas 15 persen ternyata adalah provinsi dengan IPM peringkat “10 terbaik” se-Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2008). Bahkan Provinsi DKI Jakarta, si pemilik IPM terbaik se-Indonesia, mengalami ketidaklulusan dengan peringkat kelima terburuk se-Indonesia dalam persentase (28,97 persen) dan kedua terbanyak dalam jumlah. Kalimantan Timur, provinsi dengan sumber daya alam yang melimpah dan menempati peringkat kelima dalam IPM provinsi, berada setingkat lebih buruk daripada DKI: 29,44 persen murid SMP di Kalimantan Timur tidak lulus. Yang bernasib sama dengan ketidaklulusan lebih dari 15 persen adalah Provinsi Sumatera Barat (IPM,9), Kalimantan Tengah (IPM,7), Kepulauan Riau (IPM, 6), dan Daerah Istimewa Yogyakarta (IPM,4).

Dalam sebuah proses menguji, selain kondisi yang pas saat diuji, ada tiga hal yang harus reliable dan valid, yaitu alat uji, penguji, dan obyek yang diuji. Dengan upaya pemerintah yang ngotot melaksanakan dan memperketat pelaksanaan UN, dapat diasumsikan bahwa penguji soal UN (alat uji) sudah reliable dan valid, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil UN memiliki reliabilitas dan validitas yang tinggi serta tentu hasil di setiap provinsi tersebut sangat reliable dan valid pula.

Ketika provinsi dengan IPM yang baik ternyata hasil kelulusan UN di atas 15 persen, maka secara lugas dapat dikatakan bahwa mutu pendidikannya memburuk dan kecenderungan mutu pendidikan di provinsi tersebut tidak mengikuti kecenderungan yang berlaku umum di dunia, yaitu semakin tinggi IPM sebuah negara, semakin tinggi pula mutunya, tapi mengikuti kecenderungan beberapa negara Timur Tengah yang semakin tinggi IPM-nya, justru semakin buruk mutu pendidikannya.

Kaya, dungu

Ketika sebuah provinsi semakin sejahtera, yang ditunjukkan dengan IPM membaik, dapat diasumsikan semakin sejahtera pula warganya dan proses belajar-mengajarnya pun semakin baik dan benar ditinjau dari aspek mutu guru, fasilitas sekolah, dan kebijakan yang diterapkan. Sehingga diasumsikan murid tidak lagi dijejali materi pelajaran hingga tuntas seperti mesin anjungan tunai mandiri (ATM), namun diajar berpikir bernalar. Ketika murid mengalami kondisi pembelajaran seperti ini, ambillah kasus DKI dan DIY, kemudian mereka diuji dengan soal UN yang lebih mengutamakan ketuntasan isi daripada penalaran, maka murid tersebut otomatis akan gagal menjawab dan tidak lulus, sehingga bisa dikatakan alat uji tidak cocok dengan kondisi obyek yang diuji.

Jika kecenderungan IPM yang berbanding lurus dengan mutu pendidikan formal persekolahan diakui sebagai kebenaran, semestinya provinsi kaya dan cerdas serta menjadi acuan, seperti DKI dan DIY, mempertanyakan hasil UN tersebut. Mengapa hasil UN memburuk, padahal pelaksanaan UN sudah sangat baik dan proses pembelajaran di sekolah dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di kedua provinsi itu juga diyakini sudah memenuhi semua standar pendidikan. Bisa jadi keterpurukan hasil UN karena alat ujinya (soal UN) yang tidak reliable dan valid.

Yang sangat patut dikhawatirkan adalah ketika ternyata soal UN, pelaksanaan UN, dan kesiapan muridnya sudah reliable dan valid, maka terlihat fakta bahwa 13 provinsi dengan 8 pemegang IPM terbaik tersebut mengalami penyakit “semakin kaya semakin dungu”. Dan, ketika pemerintah yakin bahwa semua upaya sudah optimal dilakukan untuk perbaikan pendidikan di negeri ini, bahkan sudah pula memberikan yang terbaik, namun ketika diuji dan memberi hasil buruk seperti itu, sebagai pemerintah yang bernalar, seharusnya langsung waspada.

Pendidikan di Indonesia bukan sedang menuju arah yang benar dan membaik, meskipun statistik angka partisipasi murni semakin baik. Pendidikan Indonesia sedang menuju jurang kehancuran, semakin memburuk, padahal warganya semakin sejahtera secara ragawi. Hal itu terbukti dengan kecenderungan hasil UN yang tidak mengikuti kecenderungan negara lain, IPM yang membaik dalam arti menyejahterakan sekaligus hasil TIMSS yang tinggi dalam arti mencerdaskan warga negara.

Indonesia sedang menuju bentuk negara yang semakin memperbodoh warganya, meskipun cukup memberi kesejahteraan ragawi. Mungkin kita kualat kepada founding fathers negeri ini karena sudah terbalik dalam menafsir lagu Indonesia Raya dengan “membangun badan dahulu, kemudian barulah membangun jiwa”. (Sumber: Koran Tempo, 22 Mei 2010)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: