YENY WAHID- Directur The Wahid Institute

Ujian Politik “Darah Biru”

Tokoh Muda Inspiratif Kompas #13

” Bapak dan Ibu guru mari bersyukur, kita telah berhasil mencetak kader muda pemberani seperti mbak Yeni. meskipun banyak orang bilang, ketokohannya karena karisma ayahnya Gus Dur, namun saya yakin ia menjadi sekarang karena jasa para gurunya. so…para guru mari kita terus berkarya untuk menjadikan generasi Indonesia yang berkualitas”

Yenny WahidFaktor keturunan di dunia politik Indonesia, sejak kemerdekaan hingga kini, sangat menentukan. Nama politisi besar di belakang nama para politisi baru menjadi modal untuk mendongkrak karier politik lebih cepat. Garis keturunan dalam perekrutan kader politik terkadang mengalahkan faktor kompetensi. Salah satu politisi muda yang memiliki darah biru politik adalah Zannuba Arifah Chafsoh Rahman atau dikenal dengan nama Yenny Wahid.

Putri kedua mantan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dan cicit pendiri Nahdlatul Ulama (NU), KH Hasyim Asy’ari, ini mengawali karier politik praktisnya dengan menjadi pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sejak 2005.

Kehadirannya dalam dunia politik cukup fenomenal. Namanya cepat meroket saat ia menjadi Sekretaris Jenderal PKB pada 2007. Namun, gaung namanya pun surut pascakonflik PKB pada 2008 yang membuat PKB versi Ketua Umum Dewan Syura PKB Abdurrahman Wahid gagal ikut Pemilu 2009.

Berikut petikan wawancara Kompas dengan Yenny Wahid di Jakarta, Jumat (30/10), tentang politik keturunan di Indonesia dan harapannya terhadap kehidupan politik ke depan.

Bagaimana pandangan Anda tentang politik keturunan?

Saya cukup terpecah karena saat faktor keturunan memiliki fungsi penting dalam politik agak bertentangan dengan nurani saya. Di satu sisi, seharusnya ada kesamaan dan keadilan untuk semua, tanpa memandang orangtuanya. Tetapi, di sisi lain, realitas menunjukkan keturunan memiliki fungsi besar untuk ’membuka pintu’ dalam membangun hubungan dengan pihak lain.

Sejak awal, saya juga dididik bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di mata Tuhan, hukum, dan masyarakat. Unfairness (ketidakadilan) yang terjadi akibat faktor keturunan dalam politik saat ini tetap harus dikoreksi.

Namun, bagi saya, yang penting adalah apa yang akan saya lakukan setelah ’pintu’ itu terbuka. Itu kembali ke diri saya sendiri. Nama besar tanpa didukung kerja keras dan usaha sungguh-sungguh tidak akan ada artinya. Saya percaya bahwa nama besar itu seperti bakat, hanya menyumbang 1 persen terhadap kesuksesan seseorang. Sisanya, 99 persen ditentukan oleh kerja keras setiap individu.

Apa tantangan terbesar menyandang nama Wahid?

Harus betul-betul menjaga tingkah laku dan ekspektasi tertentu yang dikaitkan dengan nama itu. Kalau tidak pandai mengelola ekspektasi itu, bisa mengecewakan masyarakat dan membuat malu orangtua. Nama besar itu bisa menjadi anugerah atau beban, tergantung bagaimana mengelolanya.

Jika politik keturunan menimbulkan ketidakadilan, bagaimana mengoreksinya mengingat hal ini juga terjadi di negara-negara Barat yang demokrasinya sudah maju?

Dengan memperkuat sistem meritokrasi. Di Indonesia belum terbangun budaya yang bangga jika mampu berprestasi atau sukses berdasarkan kerja kerasnya sendiri dari bawah seperti dalam The American Dream.

Dalam kultur NU, proses meritokrasi itu berjalan lebih demokratis dibanding di partai politik. Dalam kultur kiai NU, kiai yang memiliki ilmu lebih banyaklah yang lebih dihargai. Artinya, kiai dihormati karena keilmuannya. Jika ada keturunan kiai yang kurang memiliki ilmu, penghormatan atas dirinya hanya sebatas pada keturunannya saja.

Sebagian pihak menilai Anda hanya memanfaatkan nama besar Gus Dur?

Wajar orang menilai itu karena mereka hanya mengenal sosok saya sebagai anaknya Gus Dur. Tak perlu dibuat marah atau sakit hati. Tunjukkan saja dengan kerja dan prestasi. Saat ini saya nyaman dengan prestasi yang saya peroleh, baik ketika menjadi wartawan, mahasiswa di Universitas Harvard, atau keanggotaan saya di sejumlah forum internasional yang sudah atau akan saya jalani.

Apa yang membuat Anda terjun ke politik praktis?

Butuh waktu 3-4 tahun untuk memutuskan masuk ke politik praktis karena bebannya sangat besar. Tapi, ketika Bapak (Gus Dur) lengser pada 2001, rasa kehilangan masyarakat sangat besar karena mereka merasa Gus Dur dapat dititipi amanah. Dari saat itu saya berjanji akan terus memperjuangkan kepentingan mereka bagaimanapun caranya.

Setelah menjadi pengurus PKB pasca-Muktamar 2005 di Semarang, semangat itu makin mengental karena banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat di bawah. Mau tidak mau, akhirnya saya harus terjun ke politik praktis untuk meneruskan garis perjuangan dan pengabdian keluarga kepada masyarakat seperti yang dilakukan eyang-eyang saya.

Sikap itu saya ambil daripada nanti menyesal karena hidup hanya untuk diri sendiri. Bagi saya, berpolitik itu memiliki dua potensi, membebaskan atau justru menyengsarakan. Pilihan itu ada pada para politisi sebagai pembuat kebijakan.

Anda merasa mewakili garis politik Gus Dur?

Secara nilai pasti karena saya dibesarkan dalam tata nilai politik yang dibangun Gus Dur sejak saya kecil. Sikap itu betul-betul mewarnai cara pandang saya dalam menilai sesuatu dengan prinsip egaliter, humanis, fair, dan sedikit nekat.

Akar pendukung Gus Dur adalah warga Nahdlatul Ulama dan kelompok minoritas. Bagaimana Anda memandang mereka?

Mereka semua adalah mitra dalam membangun negeri. Kualitas pembangunan negeri ini sangat ditentukan oleh semua lapisan masyarakatnya.

Kekuatan dan peranan NU dalam pembangunan bangsa tak bisa dipandang kecil. NU merupakan organisasi massa Islam terbesar di dunia dengan jumlah warga diperkirakan mencapai 80 juta jiwa. NU dapat menjadi mitra pemerintah dalam bernegosiasi dengan negara-negara asing untuk menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif.

Apa pentingnya menjadikan mereka sebagai mitra? Bukankah pembangunan selama ini dikendalikan oleh elite?

Elite memang memegang peranan besar karena mereka berfungsi sebagai agen dan mesin pendorong perubahan. Tetapi, jika massa yang ada di bawah kualitasnya tidak sebanding, mesin itu akan sulit bergerak. Elite boleh membuat kebijakan apa pun, tetapi yang menjalankannya tetap masyarakat.

Untuk itu, diperlukan adanya kepemimpinan yang inspiratif sehingga mulai dari lapisan atas-bawah dan atasan-bawahan bisa saling bekerja sama dan tidak saling mengambil keuntungan terhadap yang lain untuk diri sendiri.

Sekarang tak bisa lagi menjadikan masyarakat akar rumput sebagai alat elite semata. Dalam pemilihan langsung seperti saat ini, justru elite yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat. Hal itu tidak dapat disalahkan kepada rakyat karena mereka hanya meniru perilaku elite. Elite secara terang-terangan mempertontonkan bahwa dalam proses politik saat ini, mereka yang harus untung lebih dulu dibandingkan rakyat yang diwakilinya.

Kondisi itu kemudian berkembang menjadi keserakahan kolektif, yang ujungnya bisa menghancurkan bangsa karena tak ada lagi nilai luhur yang dipegang. Kalau ingin berubah, maka harus dimulai dari elite dulu.

Oleh : M Zaid Wahyudi / KOMPAS, Rabu, 11 November 2009

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: