PROF. EKO PRASOJO-Guru Besar UI

Bebaskan Birokrasi dari Kooptasi Politik

Tokoh Muda Inspiratif Kompas #10

“Betapa bangganya Bapak dan Ibu guru yang berhasil membimbingnya sampai menjadi guru besar seperti sekarang,Wahai pelajar dan pemuda, mengapa pak Eko bisa kita tidak?”

Eko PrasojoTahun 2006 pakar administrasi publik dan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Eko Prasojo, dikukuhkan sebagai guru besar FISIP UI. Dia menjadi profesor termuda dari UI. Saat itu umurnya 36 tahun.

Kini selain mengajar di FISIP UI, Eko juga disibukkan dengan berbagai kegiatan berkaitan dengan reformasi birokrasi dan otonomi daerah. Sejak tahun 2003 dia menjadi konsultan GTZ Jerman. Eko juga menjadi anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.

Komitmen Eko dalam reformasi birokrasi tak perlu diragukan lagi. Beberapa kali dia menjadi narasumber penyusunan agenda reformasi birokrasi yang dilakukan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Saat ini dia juga terlibat dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian Negara, khususnya untuk pembentukan Komisi Kepegawaian Negara.

Bagaimana Anda melihat reformasi birokrasi saat ini?

Reformasi birokrasi masih stagnan. Meski ada pilot project, yaitu di Departemen Keuangan yang diikuti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung, Polri, Kejaksaan Agung, Sekretaris Negara, dan Sekretaris Kabinet, tetap masih ada salah persepsi.

Reformasi birokrasi di Depkeu lebih banyak dimaknai sebagai reformasi remunerasi, yaitu tunjangan kinerja. Kemudian menimbulkan efek domino bagi setiap kementerian yang membayangkan reformasi birokrasi hanya kenaikan tunjangan kinerja. Saya khawatir tunjangan pegawai negeri sipil (PNS) naik, tetapi kinerja menurun.

Seharusnya ada evaluasi reformasi birokrasi selama tiga tahun ini. Kalau sudah dievaluasi, diimplementasikan di lembaga lainnya. Dengan demikian, bisa menutupi kekurangan yang terjadi di Depkeu. Kalau tak begitu, saya khawatir tidak mendapat manfaat seperti diharapkan.

Mengapa hal itu bisa terjadi?

Tak banyak yang mengurusi soal reformasi birokrasi sehingga tertinggal. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memang mempunyai perhatian terhadap reformasi birokrasi, seperti komitmen pemerintahan yang bersih, salah satu pencegahannya adalah reformasi birokrasi. Tetapi, ini belum bisa menjadi gerakan nasional. Orang belum menyadari pentingnya reformasi birokrasi, bahkan masih dipandang sebelah mata.

Masyarakat lebih senang dengan tindakan represif, seperti kasus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan polisi. Padahal, yang lebih penting adalah bagaimana agar kasus itu tak terjadi? Bagaimana agar penyalahgunaan wewenang tidak terjadi?

Bagaimana melanjutkan reformasi birokrasi?

Reformasi birokrasi harus dimulai, khususnya reformasi kepegawaian di tingkat nasional. Ini paling gampang. Persoalan kepegawaian bukan masalah manajerial, tetapi persoalan relasi politik dengan birokrasi.

Birokrasi lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal. Sebenarnya Undang-Undang Kepegawaian Negara sudah lebih baik, yaitu sistem karier, kinerja, dan prestasi, tetapi dalam implementasinya sulit dilakukan karena hubungan politik dan birokrasi.

Saya usulkan agar pengangkatan, pengisian jabatan dalam birokrasi tidak diintervensi politik. Hal yang masih mengganggu tentang aturan pejabat pembina PNS adalah kepala daerah. Jadi, siapa yang menjabat ditentukan politisi yang gampang terkooptasi politik. Nah, Bagaimana caranya menghilangkan intervensi politik dalam birokrasi? Intervensi politik dalam birokrasi ini menjadi kekhawatiran nasional.

Bagaimana menghilangkan kooptasi politik pada birokrat?

Seharusnya pengisian dan pengangkatan jabatan kepegawaian dilakukan pejabat paling senior, yaitu sekretaris daerah. Kita harapkan sekda yang menentukan bersama dengan Komisi Kepegawaian Negara. Kalau ini tidak segera dilakukan, saya khawatir kualitas birokrat dalam negeri akan turun, pelayanan menurun, dan kepercayaan masyarakat akan hilang.

Kalau reformasi birokrasi di pemerintah pusat, apa yang harus dilakukan?

Sekarang kita lihat hubungan otonomi daerah dan reformasi birokrasi. Selain ada keterkaitan dalam kepegawaian, juga ada kaitan dalam struktur anggaran pusat dan daerah. Struktur anggaran itu sebesar 62 persen di pusat, sisanya di daerah. Padahal, struktur birokrasi di pusat masih gemuk, sedangkan urusannya sudah didesentralisasikan. Pusat hanya mempunyai lima kewenangan utama. Pada umumnya hanya membuat standar, kriteria, prosedur, norma, serta pembinaan dan pengawasan. Kebijakan itu kemudian diimplementasikan di daerah.

Dengan kondisi seperti itu, jumlah kementerian bukan bertambah sedikit, malah bertambah banyak. Apakah Presiden berani mengurangi jumlah menteri? Kalau tidak berani, tolong perintahkan restrukturisasi di internal kementerian. Misalnya, beban pekerjaan yang bisa dilaksanakan satu direktorat jenderal, kenapa harus dua.

Apakah perampingan kementerian bisa menjadi solusi?

Saya ingin mendorong pemerintah merampingkan kementerian dan merampingkan struktur dalam kementerian. Kalau struktur kementerian di pusat masih gemuk, banyak anggaran yang tidak jelas. Begitu pula dana dekonsentrasi juga tidak jelas sampai ke daerah atau tidak.

Ini memang persoalan waktu. Dalam waktu satu atau dua tahun saya kira tidak mungkin, tetapi lima tahun ke depan seharusnya bisa dilakukan pemerintahan SBY. Desain pemerintahan kita harus sesuai dengan pemerintahan terdesentralisasi.

Bagaimana hubungan pusat dan daerah?

Saya pikir ada kecenderungan melemahnya pengawasan pusat ke daerah. Otonomi yang diserahkan tidak terkontrol. Peran pemerintah pusat terbatas karena jumlah sumber daya manusia yang terbatas untuk melakukan pengawasan, sementara daerah yang mekar kian banyak. Saya melihat terjadi penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan.

Baru-baru ini saya melakukan penelitian demokrasi lokal dan dampak desentralisasi terhadap pertambangan. Dua-duanya mengkhawatirkan. Perkembangan demokrasi lokal negatif. Budaya demokrasi yang terbentuk dalam banyak hal tak mencerminkan demokrasi universal seperti yang kita kehendaki, seperti konsensus, toleransi, dan penghormatan terhadap hukum. Jika ada perbedaan sedikit saja, mereka cenderung berkonflik.

Oleh Maria Susy Berindra/Zaid Wahyudi / KOMPAS, Sabtu, 7 November 2009

Tahun 2006 pakar administrasi publik dan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Eko Prasojo, dikukuhkan sebagai guru besar FISIP UI. Dia menjadi profesor termuda dari UI. Saat itu umurnya 36 tahun.

Kini selain mengajar di FISIP UI, Eko juga disibukkan dengan berbagai kegiatan berkaitan dengan reformasi birokrasi dan otonomi daerah. Sejak tahun 2003 dia menjadi konsultan GTZ Jerman. Eko juga menjadi anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.

Komitmen Eko dalam reformasi birokrasi tak perlu diragukan lagi. Beberapa kali dia menjadi narasumber penyusunan agenda reformasi birokrasi yang dilakukan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Saat ini dia juga terlibat dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian Negara, khususnya untuk pembentukan Komisi Kepegawaian Negara.

Bagaimana Anda melihat reformasi birokrasi saat ini?

Reformasi birokrasi masih stagnan. Meski ada pilot project, yaitu di Departemen Keuangan yang diikuti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung, Polri, Kejaksaan Agung, Sekretaris Negara, dan Sekretaris Kabinet, tetap masih ada salah persepsi.

Reformasi birokrasi di Depkeu lebih banyak dimaknai sebagai reformasi remunerasi, yaitu tunjangan kinerja. Kemudian menimbulkan efek domino bagi setiap kementerian yang membayangkan reformasi birokrasi hanya kenaikan tunjangan kinerja. Saya khawatir tunjangan pegawai negeri sipil (PNS) naik, tetapi kinerja menurun.

Seharusnya ada evaluasi reformasi birokrasi selama tiga tahun ini. Kalau sudah dievaluasi, diimplementasikan di lembaga lainnya. Dengan demikian, bisa menutupi kekurangan yang terjadi di Depkeu. Kalau tak begitu, saya khawatir tidak mendapat manfaat seperti diharapkan.

Mengapa hal itu bisa terjadi?

Tak banyak yang mengurusi soal reformasi birokrasi sehingga tertinggal. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memang mempunyai perhatian terhadap reformasi birokrasi, seperti komitmen pemerintahan yang bersih, salah satu pencegahannya adalah reformasi birokrasi. Tetapi, ini belum bisa menjadi gerakan nasional. Orang belum menyadari pentingnya reformasi birokrasi, bahkan masih dipandang sebelah mata.

Masyarakat lebih senang dengan tindakan represif, seperti kasus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan polisi. Padahal, yang lebih penting adalah bagaimana agar kasus itu tak terjadi? Bagaimana agar penyalahgunaan wewenang tidak terjadi?

Bagaimana melanjutkan reformasi birokrasi?

Reformasi birokrasi harus dimulai, khususnya reformasi kepegawaian di tingkat nasional. Ini paling gampang. Persoalan kepegawaian bukan masalah manajerial, tetapi persoalan relasi politik dengan birokrasi.

Birokrasi lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal. Sebenarnya Undang-Undang Kepegawaian Negara sudah lebih baik, yaitu sistem karier, kinerja, dan prestasi, tetapi dalam implementasinya sulit dilakukan karena hubungan politik dan birokrasi.

Saya usulkan agar pengangkatan, pengisian jabatan dalam birokrasi tidak diintervensi politik. Hal yang masih mengganggu tentang aturan pejabat pembina PNS adalah kepala daerah. Jadi, siapa yang menjabat ditentukan politisi yang gampang terkooptasi politik. Nah, Bagaimana caranya menghilangkan intervensi politik dalam birokrasi? Intervensi politik dalam birokrasi ini menjadi kekhawatiran nasional.

Bagaimana menghilangkan kooptasi politik pada birokrat?

Seharusnya pengisian dan pengangkatan jabatan kepegawaian dilakukan pejabat paling senior, yaitu sekretaris daerah. Kita harapkan sekda yang menentukan bersama dengan Komisi Kepegawaian Negara. Kalau ini tidak segera dilakukan, saya khawatir kualitas birokrat dalam negeri akan turun, pelayanan menurun, dan kepercayaan masyarakat akan hilang.

Kalau reformasi birokrasi di pemerintah pusat, apa yang harus dilakukan?

Sekarang kita lihat hubungan otonomi daerah dan reformasi birokrasi. Selain ada keterkaitan dalam kepegawaian, juga ada kaitan dalam struktur anggaran pusat dan daerah. Struktur anggaran itu sebesar 62 persen di pusat, sisanya di daerah. Padahal, struktur birokrasi di pusat masih gemuk, sedangkan urusannya sudah didesentralisasikan. Pusat hanya mempunyai lima kewenangan utama. Pada umumnya hanya membuat standar, kriteria, prosedur, norma, serta pembinaan dan pengawasan. Kebijakan itu kemudian diimplementasikan di daerah.

Dengan kondisi seperti itu, jumlah kementerian bukan bertambah sedikit, malah bertambah banyak. Apakah Presiden berani mengurangi jumlah menteri? Kalau tidak berani, tolong perintahkan restrukturisasi di internal kementerian. Misalnya, beban pekerjaan yang bisa dilaksanakan satu direktorat jenderal, kenapa harus dua.

Apakah perampingan kementerian bisa menjadi solusi?

Saya ingin mendorong pemerintah merampingkan kementerian dan merampingkan struktur dalam kementerian. Kalau struktur kementerian di pusat masih gemuk, banyak anggaran yang tidak jelas. Begitu pula dana dekonsentrasi juga tidak jelas sampai ke daerah atau tidak.

Ini memang persoalan waktu. Dalam waktu satu atau dua tahun saya kira tidak mungkin, tetapi lima tahun ke depan seharusnya bisa dilakukan pemerintahan SBY. Desain pemerintahan kita harus sesuai dengan pemerintahan terdesentralisasi.

Bagaimana hubungan pusat dan daerah?

Saya pikir ada kecenderungan melemahnya pengawasan pusat ke daerah. Otonomi yang diserahkan tidak terkontrol. Peran pemerintah pusat terbatas karena jumlah sumber daya manusia yang terbatas untuk melakukan pengawasan, sementara daerah yang mekar kian banyak. Saya melihat terjadi penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan.

Baru-baru ini saya melakukan penelitian demokrasi lokal dan dampak desentralisasi terhadap pertambangan. Dua-duanya mengkhawatirkan. Perkembangan demokrasi lokal negatif. Budaya demokrasi yang terbentuk dalam banyak hal tak mencerminkan demokrasi universal seperti yang kita kehendaki, seperti konsensus, toleransi, dan penghormatan terhadap hukum. Jika ada perbedaan sedikit saja, mereka cenderung berkonflik.

Oleh Maria Susy Berindra/Zaid Wahyudi / KOMPAS, Sabtu, 7 November 2009

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: