HUKUMAN DENDA UNTUK SISWA, BOLEHKAH?

Oleh Mudzakkir Hafidh

membaca Jawa Pos, tanggal 16 Juli 2010, tentang protes wali murid dan Dewan Pendidikan Kota Gresik terhadap SDN Sidukumpul yang akan menerapkan hukuman denda mulai dari Rp.3.000 sampai Rp.50.000 kepada siswanya yang melanggar peraturan sekolah, menurut pihak sekolah hukuman model denda ini diadopsi dari sebuah sekolah di Singapura, yang sukses mendisiplinkan siswanya setelah diterapkan model hukuman seperti ini.

Sebagai guru sekaligus pernah menjadi kepala sekolah, justru saya menghargai niat baik guru serta kepala dan pengurus komite sekolah tersebut. Mengapa dan apa alasannya : (1) tidak banyak kepala sekolah dan komite sekolah yang kreatif dan punya semangat untuk memperbaiki sekolah, yang banyak mereka hanya diam, dan nerima keadaan sekolah bagaimanapun keadaanya, apalagi ditengah himpitan euforia orang tua yang sedikit protes kepada sekolah, terutama perlakuan terhadap anak. (2) Kita perlu menghargai usaha sekolah, karena bagaiamanapun tujuan dari program ini mulia yaitu ingin mendisiplinkan para muridnya, ingat disiplin adalah awal latihan kemandirian dan pijakan menuju sikap dewasa. COBA, lihat sekarang ini, beberapa anak, bahkan prosentase semakin besar, mempunyai prilaku atau akhlaq kurang terpuji, datang telat, buang sampah sembarangan, tidak menghargai guru, tidak semangat belajar, dll.

Cocokkah hukuman denda untuk anak usia SD?

Hukuman dan pengahargaan bagi siswa memang sangat dibutuhkan untuk memotivasi siswa agar berprilaku sesuai dengan norma, untuk bertindak sesuai dengan aturan, sehingga dengan tindakannya itu akan memunculkan energi bagi dirinya untuk terus berpacu, baik prestasi atau meuncul keahlian yang lain.

menurut saya, hukuman perlu diterapkan kepada anak didik kita yang menyalahi aturan, kita mulai dengan hukuman yang mendidik sampai hukuman yang berat. namun sebelum program hukuman dilaksanakan, anak harus kita kenal HUKUM KONSEKWENSI, sehingga ketika dia salah, dia tahu dan sadar konsekwensi apa yang ia terima. sehingga ia dengan sendirinya sadar betul untuk tidak melakukan tindakan yang menyalahi aturan.

Tentang hukuman berupa uang, menurut pendapat saya kurang cocok untuk diterapkan anak SD kelas 1 sampai kelas 3, cocoknya diterapkan mulai kelas 4 sampai seterusnya. itupun sebelum program itu diberlakukan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

  1. Harus ada kesepakatan dengan seluruh guru, guru harus siap menerima hukuman yang sama dengan siswa, jangan ketika siswa terlambat dihukum, kalau gurunya/kepala sekolah  terlambat tidak  ada sangsi. ini tidak adil
  2. Sosialisasi kepada seluruh siswa, siswa harus memahami konsekwensi hukuman tersebut sampai paham, dalam bahasa dewasa, siswa menyetujuinya. dengan alasan demi masa depan mereka dan kualitas sekolah.
  3. Beri waktu yang cukup antara sosialisasi dengan pelaksanaan program, kalau diistilahkan adalah masa percobaan atau masa uji coba.
  4. Aturan harus jelas dan dipahami oleh seluruh siswa DAN JUGA ORANG TUA, bagaimana mekanisme pembayaran dendanya, untuk apa uang  denda tersebut? siapa yang megang,transparansi pengeluaran uang denda, dll.
  5. Kalau sudah siap, mari jalankan, selanjutnya tugas sekolah adalah mengevaluasi hasil program tersebut, kalau berhasil diteruskan, kalau tidak berhasil dicari program yang lain, tentunya yang mendidik.

Menurut saya Dewan Pendidikan kab. Gresik, terlalu tergesa-gesa melarang atau mempersoalkan penerapan program kedisiplinan di sekolah tersebut, apalagi di koran tersebut diberitakan bahwa sebagian orang tua/wali murid baru tidak setuju dengan pemberlakuan hukuman tersebut. yang jadi pertanyaan saya, mengapa mensekolahkan anak di sekolah tersebut? kan sudah tahu sekolah tersebut sekolah unggulan yang berkeinginan kuat mempunyai output yang brilian, unggul dan disiplin.

Kadang saya juga heran euforia orang tua seperti saat ini, maunya anak-anak hanya diajar bukan dididik, asal berangkat sekolah, dapat tambahan pelajaran dari gurunya itu saja, guru tidak berhak menegur,  memarahi anak apalagi menghukum anak, mungkin mereka berpendapat wilayah hukum-menghukum, negur-menegur, marah-memarahi adalah wilayah orang tua. guru adalah orang lain yang tidak berhak atas itu. kalau ada guru yang bertindak seperti itu, meski atas nama pendidikan. maka siap-siaplah dituntut di pengadilan, ujung-ujungnya masuk penjara.

Kalau sudah seperti itu, terjadilah POLITIK PEMBIARAN, terserah tingkah laku anak yang penting tidak membahayakan dan mengganggu anak yang lain. guru tidak menggubris misalnya siswa  terlambat, saat pelajaran bergurau, anak tidak mengerjakan PR,  anak tidak membawa perlengakapan, dll. yang penting mengajar, betulkan?

Marilah kita serahkan pendidikan anak kita 100 persen kepada para guru-guru di sekolah, tugas kita sebagai orang tua adalah memotivasi, membimbing, dan memonitor hasil belajar serta prilaku anak. Saya yakin guru-guru tersebut juga berpikir keras bagaimana membimbing dan mendidik dengan baik sampai anak berhasil, karena memang itulah tugas guru.

Bagaimana pendapat anda?

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 39 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: